KEGIATAN PELAYANAN KESEHTAN GIGI YG BERLANGSUNG DILAPANGAN KERJA

                                
 LAPORAN PUSKESMAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UUD No. 23 th 1993 tentang kesehatan menyebutkan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis yang memiliki arti sehat bukan hanya sehat jasmani tetapi juga rohani.

Instalasi kesehatan yang didirikan oleh pemerintah guna untuk membantu menjamin kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Instalasi kesehatan yang didirikan oleh pemerintah guna membantu masyarakat kurang mampu seperti puskesmas sangatlah membantu menjaga kesehatan masyarakat, tetapi sejalan dengan perubahan puskesmas harus mampu mengelola alat kesehatan, obat – obatan dengan baik. Puskesmas memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan atau dusun/rukun warga (RW).

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat. Kecamatan sehat mencakup 4 indikator utama, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan penduduk serta mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri dalam hidup sehat. Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Puskesmas perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu.

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berubah paradigmanya dari orientasi obat kepada pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (Pharmaceutical Care). Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker/asisten apoteker sebagai tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien.

Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep) dengan memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana dan metode tatalaksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu penting bagi seorang farmasis mengasah dan memperbarui kemampuan atau Sumber Dayanya untuk menambah keilmuan tentang farmasi. Maka bagi instalasi pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu kefarmasian untuk memberikan pelatihan Praktek Kerja Lapangan di Instalasi Farmasi Puskesmas karena ilmu yang telah di pelajari akan berguna dan akan berkembang pada saat melakukan Praktek Kerja Lapangan.

1.2 Tujuan

Penyelengaraan Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk:

1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional (dengan tingkat pengetahuan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntunana lapangan kerja).
2. Memperkokoh “Link and Macth” antara sekolah dan instasi dunia kerja.
3. Meningkatkan proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.
4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

1.3 Manfaat

1. Menanbah pengalaman mahasiswa dalam dunia perkuliahan maupun dunia kerja.
2. Menerapkan dari materi perkuliahan
3. Menambah ilmu yang belum didapat dalam perkuliahan

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Puskesmas

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakatdisamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakatdi wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

2.2 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas adalah apoteker (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Kompetensi apoteker di Puskesmas sebagai berikut:

1. Mampu menyediakan dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu.
2. Mampu mengambil keputusan secara professional.
3. Mampu berkomunikasi yang baik dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya dengan menggunakan bahasa verbal, nonverbal maupun bahasa local.
4. Selalu belajar sepanjang karier baik pada jalur formal maupun informal, sehingga ilmu dan keterampilan yang dimiliki selalu baru (up to date).
5. Sedangkan asisten apoteker hendaknya dapat membantu pekerjaan apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian tersebut.

2.2.2 Prasarana dan Sarana

Prasarana adalah tempat, fasilitas dan peralatan yang secara tidak langsung mendukung pelayanan kefarmasian, sedangkan sarana adalah suatu tempat, fasilitas dan peralatan yang secara langsung terkait dengan pelayanan kefarmasian. Dalam upaya mendukung pelayanan kefarmasian di Puskesmas diperlukan prasarana dan sarana yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas dengan memperhatikan luas cakupan, ketersediaan ruang rawat inap, jumlah karyawan, angka kunjungan dan kepuasan pasien. Prasarana dan sarana yang harus dimiliki Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut :

1. Papan nama “apotek” atau “kamar obat” yang dapat terlihat jelas oleh pasien.
2. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien.
3. Peralatan penunjang pelayanan kefarmasian, antara lain timbangan gram dan miligram, mortir-stamper, gelas ukur, corong, rak alat-alat, dan lain-lain.
4. Tersedia tempat dan alat untuk mendisplai informasi obat bebas dalam upaya penyuluhan pasien, misalnya untuk memasang poster, tempat brosur, leaflet, booklet dan majalah kesehatan.
5. Tersedia sumber informasi dan literatur obat yang memadai untuk pelayanan informasi obat. Antara lain Farmakope Indonesia edisi terakhir, Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO) dan Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI).
6. Tersedia tempat dan alat untuk melakukan peracikan obat yang memadai.
7. Tempat penyimpanan obat khusus seperti lemari es untuk supositoria, serum dan vaksin, dan lemari terkunci untuk penyimpanan narkotika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Tersedia kartu stok untuk masing-masing jenis obat atau komputer agar pemasukan dan pengeluaran obat, termasuk tanggal kadaluarsa obat, dapat dipantau dengan baik.
9. Tempat penyerahan obat yang memadai, yang memungkinkan untuk melakukan pelayanan informasi obat.

2.2.3 Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kesehatan. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (Yanfar, 2004).

2.2.4 Administrasi

Administrasi adalah rangkaian aktivitas pencatatan, pelaporan, pengarsipan dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kefarmasian yang tertib baik untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan maupun pengelolaan resep supaya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi. Administrasi untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan meliputi semua tahap pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yaitu :

1. Perencanaan.
2. Permintaan obat ke instalasi farmasi kabupaten/ kota.
3. Penerimaan.
4. Penyimpanan mengunakan kartu stok atau computer.
5. Pendistribusian dan pelaporan menggunakan form LP-LPO.

Administrasi untuk resep meliputi pencatatan jumlah resep berdasarkan pasien (umum, miskin, asuransi), penyimpanan bendel resep harian secara teratur selama 3 tahun dan pemusnahan resep yang dilengkapi dengan berita acara. Pengadministrasian termasuk juga untuk:

a. Kesalahan pengobatan (medication error).

b. Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Medication Record.

2.3 Prosedur Tetap Pelayanan Kefarmasian

2.3.1 Prosedur Tetap Penerimaan Resep

1. Menerima resep pasien.
2. Memeriksa kelengkapan resep, yaitu: nama, nomor surat ijin praktek, alamat dan tanda tangan/ paraf dokter penulis resep, tanggal resep, nama obat, dosis, jumlah yang diminta, cara pemakaian, nama pasien, umur pasien dan jenis kelamin.
3. Memeriksa kesesuaian farmasetik, yaitu: bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.
4. Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu meminta persetujuan setelah pemberitahuan.

2.3.2 Prosedur Tetap Peracikan Obat

1. Membersihkan tempat dan peralatan kerja.
2. Mengambil wadah obat dari rak sesuai dengan nama dan jumlah obat yang diminta dan memeriksa mutu dan tanggal kadaluarsa obat yang akan diserahkan pada pasien.
3. Mengambil obat/ bahan obat dari wadahnya dengan menggunakan alat yang sesuai misalnya sendok/ spatula.
4. Memberikan sediaan sirup kering harus dalam keadaan sudah dicampur air matang sesuai dengan takarannya pada saat akan diserahkan kepada pasien.
5. Untuk sediaan obat racikan, langkah – langkah sebagai berikut :

1. Menghitung kesesuaian dosis.
2. Menyiapkan pembungkus dan wadah obat racikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Menggerus obat yang jumlahnya sedikit terlebih dahulu, lalu digabungkan dengan obat yang jumlahnya lebih besar, digerus sampai homogen.
4. Membagi dan membungkus obat dengan merata.
5. Tidak mencampur antibiotika di dalam sediaan puyer.
6. Sebaiknya puyer tidak disediakan dalam jumlah besar sekaligus.

6. Menuliskan nama pasien dan cara penggunaan obat pada etiket yang sesuai dengan permintaan dalam resep dengan jelas dan dapat dibaca.

7. Memeriksa kembali jenis dan jumlah obat sesuai permintaan pada resep, lalu memasukkan obat ke dalam wadah yang sesuai agar terjaga mutunya.

2.3.3 Prosedur Tetap Penyerahan Obat

1. Memeriksa kembali kesesuaian antara jenis, jumlah dan cara penggunaan obat dengan permintaan pada resep.
2. Memanggil dan memastikan nomor urut/ nama pasien.
3. Menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat.
4. Memastikan bahwa pasien telah memahami cara penggunaan obat.
5. Meminta pasien untuk menyimpan obat di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.

2.3.4 Prosedur Tetap Pelayanan Informasi Obat

1. Menyediakan dan memasang spanduk, poster, booklet, leaflet yang berisi informasi obat pada tempat yang mudah dilihat oleh pasien.
2. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis dan bijaksana melalui penelusuran literatur secara sistematis untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
3. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan informasi obat secara sistematis.

2.3.5 Prosedur Tetap Penanganan Obat Rusak atau Kadaluarsa

1. Identifikasi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa.
2. Memisahkan obat rusak atau kadaluarsa dari penyimpanan obat lainnya.
3. Membuat catatan jenis dan jumlah obat yang rusak atau kadaluwarsa untuk dikirim kembali ke instalasi farmasi kabupaten/kota.

2.3.6 Prosedur Tetap Pencatatan dan Penyimpanan Resep

1. Pencatatan jumlah resep harian berdasarkan jenis pelayanan (umum, gakin/gratis, Asuransi).
2. Membendel resep yang mempunyai tanggal yang sama berdasarkan urutan nomor resep dan kelompok pembiayaan pasien.
3. Membendel secara terpisah resep yang ada narkotiknya.
4. Menyimpan bendel resep pada tempat yang ditentukan secara berurutan berdasarkan tanggal agar memudahkan dalam penelusuran resep.
5. Memusnahkan resep yang telah tersimpan selama 3 (tiga) tahun dengan cara dibakar.
6. Membuat berita acara pemusnahan resep dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2.3.7 Prosedur Tetap Pemusnahan Resep

1. Memusnahkan resep yang telah disimpan tiga tahun atau lebih.
2. Tata cara pemusnahan:

1. Resep narkotika dihitung lembarannya.
2. Resep lain ditimbang.
3. Resep dihancurkan, lalu dikubur atau dibakar.

BAB III

TINJAUAN UMUM PUSKESMAS

3.1 Tinjauan Umum Puskesmas Bareng

Puskesmas Bareng berdiri sejak tahun 1982, berdasarkan Inpres tahun 1975 yang terletak di Jl. Bareng Tenes gang Iva / 639 Malang, sedangkan wilayah kerja puskesmas bareng meliputi 5 kelurahan, yaitu kel. Bareng, Kel. Gading Kasri, Kel.Kasin, Kel. Sukoharjo, Kel. Pisang candi dan Kel. Karang Besuki.

Pada Tahun 1988, Wilayah tersebut mengalami perubahan karena adanya pemekaran wilayah kota Malang sehingga meliputi 4 kelurahan yaitu Kel. Bareng, Kel. Gading Kasri, Kel. Kasin dan Kel. Sukoharjo, semuanya terletak di wilayah kecamatan Klojen hingga sekarang. Dalam hal jumlah penduduk Yang berada di wilayah kerja Puskesmas bareng pada tahun 2011 mengalami penurunan dibanding pada tahun 2010, yaitu dari 49.488 orang menjadi 46.005 orang.

3.2 Data Umum

3.2.1 Tugas Puskesmas

Melaksanakan pelayanan penyembuhan, pencegahan, penyuluhan kesehatan terhadap penderita yang datang di dalam gedung maupun diluar gedung.

3.2.2 Fungsi

Melayani masalah Kesehatan masyarakat melalui :

1. Memberikan pengertian tentang kesehatan melalui penyuluhan-penyuluhan pada setiap kegiatan baik secara kelompok maupun secara individual.
2. Memberikan contoh atau peragaan serta informasi cara pencegahan terhadap penyakit, agar tidak terjangkit atau tertular suatu penyakit.
3. Memberikan pelayanan pertolongan pengobatan, perawatan terhadap penderita perorangan / yang sakit yang datang ke Puskesmas maupun posyandu tingkat pertama.

3.2.3 Susunan Organisasi

Sesuai dengan petunjuk dari dinas kesehatan Kota Malang, tentang struktur organisasi untuk puskesmas adalah (Data Terlampir).

3.2.4 Visi , Misi dan Motto

Visi dari puskesmas bareng yaitu : Pelayanan kesehatan pada masyarakat yang dipercaya mengedepankan kesembuha.

Misi dari puskesmas Bareng yaitu : membudayakan masyarakat agar dapat mengatasi masalah kesehatannya sendiri.

Motto dari puskesmas Bareng yaitu : wujudkan masyarakat sehat

3.2.5 Sistem dan Prosedur Pelayanan

3.2.5.1 Sistem pelayanan

1. Sistem satu atap

Kegiatan pelayanan kepada penderita atau pasien yang dilaksanankan dengan sistem satu atap yaitu di Puskesmas maupun di Puskesmas Pembantu Galunggung yang mengakomodasi semua kebutuhan yang diperlukan oleh penderita sesuai dengan jenis penyakit yang dideritanya, informasi kesehatan, konsultasi kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya.

Adapula kegiatan pelayanan kepada penderita yang tidak terjangkau dengan sisitem satu atap, kami melayani dengan berkunjung 1 bulan sekali ke wilyah RW yang ada Posyandunya.

2. Kesederhanaan

Prosedur pelayann seara sederhana,mudah dipahami dan mudah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3.2.5.2 Tanggung jawab

Dalam hal penyelenggaraan pelayan yang diberikan terhadap masyarakat, telah ditunjuk pejabt yang bertanggung jawab melayani dan menyelesaikan keluhan penyakit / persoalan yang sesuai dengan job description masing-masing petugas

3.2.5.3 Kenyamanan

Tempat pelayanan telah ditata sedemikian rupa sehingga pelayanan lebih mudah, teratur, nyaman, bersih, rapi dan lingkunga yang bersahabat.

3.2.5.4 Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pelayanan yang diberikan didukung oleh sarana dan prasarana berupa kursi tunggu, dilengkapi pula dengan pengeras suara agar pasien segera tahu giliran untuk mendapatkan pelayanan.

3.2.5.5 Pengelolaan berkas / arsip Rekam medis

Penatausahaan berkas rekam medis penderita meliputi berkas tahun lalu, berkas tahun berjalan, aupun berkas yang sedang diperisa. Pada ruang rekam medis telah disediakan kotak map untuk meletakan berkas penderita yang telah selesai mendapatkan pelayanan.

3.3. Prosedur Tetap Unit Layanan Obat

Prosedur tetap unit layanan obat merupakan acuan yang digunakan dalam proses melakukan pelayanan dalam bidang kesehatan terutama pada bidang pelayanan obat ke pasien.

Prosedur tetap obat ini meliputi beberapa kegiatan antara lain :

1. Protap penerimaan resep hingga penyerahan obat kepasien.
2. Protap kelengkapan dan kebenaran resep.
3. Pembuatan obat racikan (puyer).
4. Protap penulisan etiket yang benar.
5. Protap pengelolaan obat di apotik.
6. Protap pengelolaan obat di gudang obat.
7. Protap pengelolaan obat narkotika dan psikotropika.
8. Protap penerimaan sampai pendistribusian obat di puskesmas.
9. Protap pencatatan pelaporan obat di puskesmas.

BAB IV

KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANG

4.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapang

Pelaksanaan Praktik Kerja lapangan di Puskesmas Bareng Malang dilaksanankan selama 1 bulan terhitung dari gelombang 1 mulai tanggal 1 Februari sampai 1 Maret 2014 dan gelombang 2 mulai tanggal 4 Maret sampai 2 April 2014. Hal yang dilakukan pada saat pkl ini meliputi pelayanan obat, pengelolan obat, pembuatan laporan, dan lain-lain.

4.2 Pelayanan Kefarmasian

4.2.1 Pelayaan Resep dokter

4.2.1.1 Penerimaan resep

1. Resep yang baru diterima diperiksa kelengkapannya dan ditanyakan nama pasien jika pada resep tidak terbaca jelas.
2. Resep yang letaknya paling bawah di layani terlebih dahulu.
3. Resep tersebut dibawa ke meja peracikan untuk diracik.

4.2.1.2 Peracikan obat

1. Obat langsung disiapkan dan diberi etiket sesuai dengan yang tertulis dalam resep dan dibungkus. Sebelum diserahkan pada pasien, obat tersebut harus diperiksa kembali apakah etiketnya sesuai dengan yang tertulis di resep.
2. Untuk resep racikan, dihitung berapa banyak bahan yang akan diambil dan disiapkan obatnya. Diperiksa kembali apakah jumlah obat yang diminta telah sesuai dengan yang ada atau tidak. Obat yang telah dihitung, disiapkan lalu dicek kembali untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Setelah itu dikerjakan sesuai dengan bentuk sediaan yang diinginkan. Setelah itu, dibungkus dan diberi etiket sesuai dengan apa yang diminta dalam resep.

4.2.1.3 Penyerahan obat

1. Obat diserahkan pada pasien dengan memanggil nama yang tertera pada resep dengan suara yang keras namun tetap sopan.
2. Pada saat penyerahan obat, pasien diberi informasi yang jelas mengenai cara pemakaian, waktu meminum obat dan efek samping yang mungkin timbul setelah meminum obat tersebut. Serta informasi lain yang dirasa perlu untuk diketahui oleh pasien.

3. Pengarsipan resep

Resep yang telah dilayani, dikumpulkan dan dibendel menurut tanggal penerimaan resep, dan disimpan tersendiri.

4.2.2 Pelayanan K. I. E

Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi ( KIE ) ini di apotek meliputi:

1. Cara pemakaian obat

Pasien diberi penjelasan tentang bagaimana cara penggunaan yang benar suatu obat agar dapat memberikan efek terapi seperti yang diharapkan. Misalnya bagaimana cara penggunaanya apakah dengan diminum, diteteskan, dioleskan maupun dengan cara lain sesuai dengan etiket yang tertera.

Untuk resep yang mengandung antibiotik, maka disarankan pada pasien agar dia menghabiskan obatnya walaupun keluhan yang dirasakan sudah hilang. Hal ini dilakukan agar pada pasien tersebut tidak terjadi resistensi atau kekebalan pada suatu jenis bakteri atau virus.

2. Waktu pemakaian obat

Pasien diberi tahu mengenai kapan obat tersebut harus diminum. Misalnya suatu obat harus diminum pada pagi hari atau malam hari sebelum tidur, atau mungkin sebelum maupun sesudah makan. Hal ini dilakukan agar obat dapat memberi efek terapi seperti yang diharapkan, selain itu juga untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

3. Efek samping

Setiap obat pasti memiliki suatu efek samping ,Untuk itu setiap kali menyerahkan obat kepada pasien, hendaklah seorang farmasis selalu memberi informasi yang benar dan jelas tentang efek samping yang biasa ditimbulkan oleh obat tersebut, agar pasien tidak merasa takut jika efek samping itu timbul setelah pasien meminum obat tersebut.

4.2.4 Pengelolaan obat

Pada proses pengelolaan obat sebelum dilakukan adanya pengadaan terlebih dahulu dilakuakn adanya perencanaan,kemudian dilakukan pengadaan, distribusi( Penerimaan, penyimpanan)

4.2.4.1 Perencanaan

Perencanaan obat merupakan suatu rangakain proses kegiatan menentukan jenis, jumlah obat dalam rangka pengadaan. Tujuan dari perencanaan ini yaitu tersedianya jenis dan jumlah obat yang tepat sesuai kebutuhan, menghindari terjadinya kekosongan obat, dan meningkatkan efisiensi dan kerasionalan penggunaan obat.

Pada waktu pemilihan jenis obat perlu beberapa pertimbangan antara lain:

1. Pola penyakit.
2. Karakteristik pengunjung atau pasien.
3. DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional).
4. SK Menkes dan Mendagri No.394/Menkes/SK/VII/ 1981 dan No.196 tahun 1981 tentang pengadaan obat untuk berbagai tingkat pelayanan kesehatan.
5. Obat generik, Permenkes No.085/ Menkes/PER/I/1989 tentang kewajiban menyediakan obat esensial dengan nama generik utuk kebutuhan Puskesmas dan unit pelaksana tekinis.

Sumber data yang dipakai dalam perencanaan obat ini dari :

1. LPLPO
2. Kartu stok

4.2.4.2 Pengadaan/Permintaan Obat

Permintaan obat untuk mendukung pelayanan obat di masing-masing puskesmas diajukan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II setempat

Kegiataan pengadaan /permintaan obat meliputi :

1. Permintaan rutin, dilakukan sesuai denagn jadwal yang disusun GFK (Gudang Farmasi Kota) untuk masing-masing puskesmas.
2. Permintaan obat dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Pemakaian Lembar Permintaan Obat (LPLPO).
3. Permintaan obat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan II dan selanjutnya diselesaikan oleh GFK.

4.2.4.3 Distribusi

1. Penerimaan Obat

Penerimaan oabt merupakan suatu kegiatan dalam menerima obat-obatan yang diserahkan dari unit pengelola yang lebih tinggi kepada unit pengelola dibawahnya.

Tujuannya agar obat yang diterima sesuai denagn kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas.

Petugas puskesmas melakukan pengecekkan terhadap obat-obat yang diserahkan, mencakup jumlah kemasan, jenis, jumlah obat, bentuk obat sesuai dengan isi dokumen (LPLPO) dan ditanda tangani oleh petugas penerima/ diketahui oleh pimpinan Puskesmas. Jika terdapat kekurangan pada saat penerimaan obat, Penerima obat wajib menuliskan jenis yang kurang (rusak, jumlah kurang dan lain-lain). Setiap penemabahan obat-obatan , dicatat dan dibukukan pada buku penerimaan obat dan kartu stok.

2. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakn fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin. Disini yang lebih diutamakan persyaratan gudang dan pengaturan penyimpanan obat . Pengaturan obat dikelompokkan berdasarkan bentuk sediaan dan disusun berdasarkan alfabetis denagn nama generik.

Penyusunan dilakukan dengan sistem First In First Out (FIFO) untuk masing-masing obat. Artinya obat yang masuk pertama dikeluarkan terlebih dahulu dari obat yang datang kemudian.

4.2.5 Pembuatan laporan

Pembuatan laporan dimulai dari perencanaan sampai dengan distribusi, dengan metode komputerisasi dengan sumber data LPLPO.

BAB V

PEMBAHASAN

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1027/MENKES,SK/IX/2004 bahwa Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud dalam Undang - Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, serta pengembangan obat.

Dari hasil Praktek Kerja Lapangan selama 1 bulan di puskesmas bareng yang terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai 2 April 2014 , banyak pengalaman baru yang didapatkan terutama pada proses pembuatan laporan. Mulai dari melakukan penataan dan penyimpanan obat dikelompokkan secara alfabetis dari A-Z hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pelayanan resep dan mengacu pada sistem First In First Out, dimana untuk masing-masing obat yang masuk pertama dikeluarkan terlebih dahulu dari obat yang datang kemudian, karena obat yang sudah terlalu lama biasanya bisa kadaluwarsa sehingga obat tersebut dapat bersifat toksik. Khusus untuk Obat golongan Narkotik dan Psikotropik disimpan dalam lemari tersendiri yang selalu dalam keadaan terkunci dan hanya jika ada obat Narkotik atau Psikotropik yang diresepkan Dokter barulah Lemari tersebut dibuka. Sediaan Narkotik dan Psikotropik setiap harinya diadakan pengecekan jumlah yang keluar dan yang masuk dan ditulis dalam kartu stok.

Melalukan pencatatan oleh yang telah keluar dengan melihat peresepan yang diberikan oleh dokter atau yang sering disebut melidi. Obat yang keluar sesuai dengan resep dan jumlah dalam resep jadi penulisan pada format LIDI OBAT sesuai jumlah setiap resepnya. Selesai melalukan pelidian maka dilakukan pengentrian atau memasukkan data kedalam komputer agar terdapat bukti setiap harinya dan juga setiap bulannya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakasanakan di Puskesmas Bareng selama kurun waktu 1 bulan yang terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai 2 April 2014 dapat disimpulkan bahwa, kamar obat Puskesmas Bareng sudah baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari pengelolaan obat sampai dengan pelayanan obat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari laporan yang tersusun rapi dan terperinci dengan baik dan ditunjang juga dari hasil penerimaan resep tiap harinya sekitar 70-100 lembar resep.

6.2 Saran

Perlu ditambahnya tenaga dalam bidang obat atau kamar obat karena setiap pasien pasti mengantri untuk mengambil obat dan jumlah pasien yang banyak dengan tenaga yang kurang pasti membuat pasien mengantri lama dan kadang terkena marah oleh pasien. Lain halnya dengan poli yang lain tidak semua pasien akan masuk kesatu terdapat poli itu saja akan tetapi lain poli. Oleh karena itu diperlukanya tenaga tambahan pada kamar obat.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/Menkes/SK/XI/2002Vtanggal 21 Nopember 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Lampiran. Jakarta. 220 : 1-12.

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Jakarta 2004 : 2-3 dan 14-15.

Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tgl 04 Nopember 2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002. DepkesVRI. Ditjen Yanfar dan Alkes. Jakarta 2002 : vii-xii.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 tgl 10VFebruari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Lampiran. Depkes RI. Jakarta. 2004 : 5.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengelolaan Obat Kabupaten /Kota. Jakarta 2001 : 7-36.

Dinas Kesehatan Kota. Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Obat. Farmasi. Tasikmalaya. 2002 : 12-29.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Puskesmas Bareng

 

16

BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakasanakan di Puskesmas Bareng selama kurun waktu 1 bulan yang terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai 2 April 2014 dapat disimpulkan bahwa, kamar obat Puskesmas Bareng sudah baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari  pengelolaan obat sampai dengan pelayanan obat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari laporan yang tersusun rapi dan terperinci dengan baik dan ditunjang juga dari hasil  penerimaan resep tiap harinya sekitar 70-100 lembar resep.

6.2 Saran

Perlu ditambahnya tenaga dalam bidang obat atau kamar obat karena setiap pasien  pasti mengantri untuk mengambil obat dan jumlah pasien yang banyak dengan tenaga yang kurang pasti membuat pasien mengantri lama dan kadang terkena marah oleh  pasien. Lain halnya dengan poli yang lain tidak semua pasien akan masuk kesatu terdapat  poli itu saja akan tetapi lain poli. Oleh karena itu diperlukanya tenaga tambahan pada kamar obat.

 

17

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/Menkes/SK/XI/2002Vtanggal 21  Nopember 2002 tentang

 Pedoman Pengelolaan Obat 

 Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Lampiran. Jakarta. 220 : 1-12. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang

 Kesehatan.

Jakarta 2004 : 2-3 dan 14-15. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tgl 04  Nopember 2002 tentang

 Daftar Obat Esensial Nasional 2002.

DepkesVRI. Ditjen Yanfar dan Alkes. Jakarta 2002 : vii-xii. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 tgl 10VFebruari 2004 tentang

 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 

. Lampiran. Depkes RI. Jakarta. 2004 : 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

 Pengelolaan Obat Kabupaten /Kota.

Jakarta 2001 : 7-36.

Dinas Kesehatan Kota.

 Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Obat.

 Farmasi. Tasikmalaya. 2002 : 12-29.

 

18

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Puskesmas Bareng

KEPALA PUSKESMAS Drg. SUMARSINI

Kepala Tata Usaha TUTUT MARHAENI. Keuangan FAUZIAH Kepegawaian WENI, SUSMA, JOKO, PUJI SP2TP TUTUT MARHAENI Koordinator Upaya Kes. Masyarakat Dr. MAULIDA. N.

 

Koordinator Upaya Kes. Masyarakat (Surveilance & Pengendalian Penyakit) Dr. NUNIK E.

 

Puskesmas (SUKEMI) UKS dan URU (SUSILOWATI) Perbaikan Gizi (ERNY, HANY) Kesehatan Jiwa (MASLINA) UKK (NGESTI) Pemberdayaan dan Promkes (NGESTI, SARI) Kesehaatan Keluarga (SAMANI, SITI) Kesling (NGESTI) Kesehatan Indra (SUSILOWATI) Poskestren (NGESTI) UKOS/UKGMD (NURUL/INDAH) Penanggung jawab Penanggung jawab Imunisasi (PEBRI) P2 DBD (NGESTI) P2 Diare (MASLINA) P2 TB (WARSIATI) P2 MH (WARSIATI) P2 ISPA (SITI) Wabah Aurveilence (HIMMATUS)  Napza (MASLINA) Koordinator Upaya Kes. Perorangan Drg. SUMARSINI

 

Penanggung jawab Poli Umum (SUKEMI) Poli KIA/KB (SAMANI, SITI) Poli Gigi (Drg. RATNA) Klinik Gizi (ERNY, HANY) Ambulance (DIDIK) UGD (HIMMATUS) Laboraturium (M. FARKHAN) Apotik dan Gudang Obat (MEILIA, RATNA) POLINDES Koordinator Puskesmas Pembantu MASLINA Koordinator Poskesdes Kel. Bareng : Samani, Sari Kel. Kasin : Febri, Warsiati Kel. Sukoharjo : Siti, Hima, Riska Kel. Gading Kasri : Maslina, Yusi

                                                              

 

16

BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakasanakan di Puskesmas Bareng selama kurun waktu 1 bulan yang terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai 2 April 2014 dapat disimpulkan bahwa, kamar obat Puskesmas Bareng sudah baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari  pengelolaan obat sampai dengan pelayanan obat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari laporan yang tersusun rapi dan terperinci dengan baik dan ditunjang juga dari hasil  penerimaan resep tiap harinya sekitar 70-100 lembar resep.

6.2 Saran

Perlu ditambahnya tenaga dalam bidang obat atau kamar obat karena setiap pasien  pasti mengantri untuk mengambil obat dan jumlah pasien yang banyak dengan tenaga yang kurang pasti membuat pasien mengantri lama dan kadang terkena marah oleh  pasien. Lain halnya dengan poli yang lain tidak semua pasien akan masuk kesatu terdapat  poli itu saja akan tetapi lain poli. Oleh karena itu diperlukanya tenaga tambahan pada kamar obat.

 

17

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/Menkes/SK/XI/2002Vtanggal 21  Nopember 2002 tentang

 Pedoman Pengelolaan Obat 

 Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Lampiran. Jakarta. 220 : 1-12. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang

 Kesehatan.

Jakarta 2004 : 2-3 dan 14-15. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tgl 04  Nopember 2002 tentang

 Daftar Obat Esensial Nasional 2002.

DepkesVRI. Ditjen Yanfar dan Alkes. Jakarta 2002 : vii-xii. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 tgl 10VFebruari 2004 tentang

 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 

. Lampiran. Depkes RI. Jakarta. 2004 : 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

 Pengelolaan Obat Kabupaten /Kota.

Jakarta 2001 : 7-36.

Dinas Kesehatan Kota.

 Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Obat.

 Farmasi. Tasikmalaya. 2002 : 12-29.

 

18

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Puskesmas Bareng

KEPALA PUSKESMAS Drg. SUMARSINI

Kepala Tata Usaha TUTUT MARHAENI. Keuangan FAUZIAH Kepegawaian WENI, SUSMA, JOKO, PUJI SP2TP TUTUT MARHAENI Koordinator Upaya Kes. Masyarakat Dr. MAULIDA. N.

 

Koordinator Upaya Kes. Masyarakat (Surveilance & Pengendalian Penyakit) Dr. NUNIK E.

 

Puskesmas (SUKEMI) UKS dan URU (SUSILOWATI) Perbaikan Gizi (ERNY, HANY) Kesehatan Jiwa (MASLINA) UKK (NGESTI) Pemberdayaan dan Promkes (NGESTI, SARI) Kesehaatan Keluarga (SAMANI, SITI) Kesling (NGESTI) Kesehatan Indra (SUSILOWATI) Poskestren (NGESTI) UKOS/UKGMD (NURUL/INDAH) Penanggung jawab Penanggung jawab Imunisasi (PEBRI) P2 DBD (NGESTI) P2 Diare (MASLINA) P2 TB (WARSIATI) P2 MH (WARSIATI) P2 ISPA (SITI) Wabah Aurveilence (HIMMATUS)  Napza (MASLINA) Koordinator Upaya Kes. Perorangan Drg. SUMARSINI

 

Penanggung jawab Poli Umum (SUKEMI) Poli KIA/KB (SAMANI, SITI) Poli Gigi (Drg. RATNA) Klinik Gizi (ERNY, HANY) Ambulance (DIDIK) UGD (HIMMATUS) Laboraturium (M. FARKHAN) Apotik dan Gudang Obat (MEILIA, RATNA) POLINDES Koordinator Puskesmas Pembantu MASLINA Koordinator Poskesdes Kel. Bareng : Samani, Sari Kel. Kasin : Febri, Warsiati Kel. Sukoharjo : Siti, Hima, Riska Kel. Gading Kasri : Maslina, Yusi

 

16

BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakasanakan di Puskesmas Bareng selama kurun waktu 1 bulan yang terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai 2 April 2014 dapat disimpulkan bahwa, kamar obat Puskesmas Bareng sudah baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari  pengelolaan obat sampai dengan pelayanan obat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari laporan yang tersusun rapi dan terperinci dengan baik dan ditunjang juga dari hasil  penerimaan resep tiap harinya sekitar 70-100 lembar resep.

6.2 Saran

Perlu ditambahnya tenaga dalam bidang obat atau kamar obat karena setiap pasien  pasti mengantri untuk mengambil obat dan jumlah pasien yang banyak dengan tenaga yang kurang pasti membuat pasien mengantri lama dan kadang terkena marah oleh  pasien. Lain halnya dengan poli yang lain tidak semua pasien akan masuk kesatu terdapat  poli itu saja akan tetapi lain poli. Oleh karena itu diperlukanya tenaga tambahan pada kamar obat.

 

17

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/Menkes/SK/XI/2002Vtanggal 21  Nopember 2002 tentang

 Pedoman Pengelolaan Obat 

 Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Lampiran. Jakarta. 220 : 1-12. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang

 Kesehatan.

Jakarta 2004 : 2-3 dan 14-15. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tgl 04  Nopember 2002 tentang

 Daftar Obat Esensial Nasional 2002.

DepkesVRI. Ditjen Yanfar dan Alkes. Jakarta 2002 : vii-xii. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 tgl 10VFebruari 2004 tentang

 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 

. Lampiran. Depkes RI. Jakarta. 2004 : 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

 Pengelolaan Obat Kabupaten /Kota.

Jakarta 2001 : 7-36.

Dinas Kesehatan Kota.

 Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Obat.

 Farmasi. Tasikmalaya. 2002 : 12-29.

 

18

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Puskesmas Bareng

KEPALA PUSKESMAS Drg. SUMARSINI

Kepala Tata Usaha TUTUT MARHAENI. Keuangan FAUZIAH Kepegawaian WENI, SUSMA, JOKO, PUJI SP2TP TUTUT MARHAENI Koordinator Upaya Kes. Masyarakat Dr. MAULIDA. N.

 

Koordinator Upaya Kes. Masyarakat (Surveilance & Pengendalian Penyakit) Dr. NUNIK E.

 

Puskesmas (SUKEMI) UKS dan URU (SUSILOWATI) Perbaikan Gizi (ERNY, HANY) Kesehatan Jiwa (MASLINA) UKK (NGESTI) Pemberdayaan dan Promkes (NGESTI, SARI) Kesehaatan Keluarga (SAMANI, SITI) Kesling (NGESTI) Kesehatan Indra (SUSILOWATI) Poskestren (NGESTI) UKOS/UKGMD (NURUL/INDAH) Penanggung jawab Penanggung jawab Imunisasi (PEBRI) P2 DBD (NGESTI) P2 Diare (MASLINA) P2 TB (WARSIATI) P2 MH (WARSIATI) P2 ISPA (SITI) Wabah Aurveilence (HIMMATUS)  Napza (MASLINA) Koordinator Upaya Kes. Perorangan Drg. SUMARSINI

 

Penanggung jawab Poli Umum (SUKEMI) Poli KIA/KB (SAMANI, SITI) Poli Gigi (Drg. RATNA) Klinik Gizi (ERNY, HANY) Ambulance (DIDIK) UGD (HIMMATUS) Laboraturium (M. FARKHAN) Apotik dan Gudang Obat (MEILIA, RATNA) POLINDES Koordinator Puskesmas Pembantu MASLINA Koordinator Poskesdes Kel. Bareng : Samani, Sari Kel. Kasin : Febri, Warsiati Kel. Sukoharjo : Siti, Hima, Riska Kel. Gading Kasri : Maslina, Yusi

Share: